JAKARTA,LinusTerkini.com— Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan serta pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bone.
Dalam kunjungan itu, Andi Akmal diterima Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran KKP yang menangani program pembangunan dan penataan Kampung Nelayan.
Mereka yakni Eka Kurniadi, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan; Novia Tri Rahmawati, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Diversifikasi Usaha Nelayan dan Akses Pembiayaan Usaha Nelayan; Achmad Fauzie, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Selanjutnya, Hendra Pramono, S.St.Pi., Katimja Fasilitasi Identifikasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan; serta Fitria Wahyu Andriani, S.H., M.H., M.Si., Katimja Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga dalam Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Turut mendampingi Wakil Bupati Bone dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Hasnawati Ramli.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal terkait kesiapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone, termasuk aspek administrasi, tata ruang, serta proses rekomendasi teknis yang diperlukan agar pembangunan program tersebut dapat berjalan.
Dr. Ady Candra menjelaskan, berdasarkan hasil identifikasi KKP, terdapat lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone yang berada di kawasan sempadan sungai. Karena itu, diperlukan rekomendasi teknis dan izin pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang.
Menurutnya, KKP juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses tersebut. Pemerintah daerah nantinya tetap perlu mengajukan permohonan dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan.
“Harapannya ada dukungan percepatan untuk proses mendapatkan rekomendasi teknis dari BWS. Namun proses mendapatkan rekomendasi teknis dan izin tetap berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah,” kata Ady Candra.
Ia juga menyampaikan, KKP akan memberikan asistensi kepada pemerintah daerah terkait dokumen dan tahapan yang perlu dipersiapkan, khususnya bagi lokasi yang berada di kawasan sempadan sungai.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Bone Andi Akmal mengatakan Pemkab Bone siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat. Ia meminta jajaran perangkat daerah terkait untuk membentuk tim yang secara khusus mengawal dan mempercepat proses Kampung Nelayan Merah Putih di Bone.
“Insyaallah tim kami dari dinas terkait nanti menugaskan satu orang. Program ini betul-betul ada tim khusus untuk mempercepat apa yang menjadi arahan pusat,” ujar Andi Akmal.
Ia menjelaskan, Pemkab Bone selama ini mendampingi proses pemilihan lokasi, sementara penentuan lokasi diserahkan kepada KKP agar seluruh persyaratan program dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Akmal juga menyampaikan potensi pengembangan SPBU khusus nelayan di Kabupaten Bone, khususnya di kawasan Bajoe. Menurutnya, terdapat sejumlah pengusaha yang berminat dan memiliki kesiapan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami juga tertarik dengan masalah SPBU nelayan. Insyaallah pengusaha kami sudah banyak yang bertanya. Terutama di Bajoe, ada beberapa titik nelayan dan mereka punya dana yang cukup besar,” katanya.
Selain itu, Andi Akmal menyampaikan sejumlah usulan untuk menjadi perhatian pemerintah pusat pada 2027, termasuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya.
Ia menyebut masyarakat Bone saat ini mulai mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar karena permintaan pasar yang dinilai cukup baik. Untuk itu, ia berharap koordinasi juga dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
“Di Bone sudah mulai terbiasa mengonsumsi ikan air tawar. Pasarnya sudah cukup bagus. Nelayan sekarang banyak yang membuka tambak-tambak ikan air tawar,” ujarnya.
Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone akan lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai potensi kelautan dan perikanan di daerah dapat memperoleh dukungan.
“Karena kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus menjemput bola dan berkomunikasi agar Bone mendapat perhatian. Garis pantai kita sangat panjang dan potensi lautnya juga sangat besar,” kata Andi Akmal.
Sementara itu, Dr. Ady Candra menegaskan KKP siap mendukung pengembangan program di Kabupaten Bone. Ia mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan surat kepada pemerintah daerah terkait dukungan yang perlu dipersiapkan.
“Kami siap mendukung yang di Bone. Namun keamanan administrasi juga harus kita utamakan,” ujar Ady Candra.
Ia juga meminta Pemkab Bone membantu menyiapkan berbagai dokumen pendukung, termasuk yang berkaitan dengan kelaikan fungsi, tata ruang, dan kebutuhan administrasi lainnya melalui perangkat daerah terkait.
Ady Candra berharap koordinasi lintas perangkat daerah di Bone dapat dilakukan secara bersama-sama agar proses pengurusan berbagai persyaratan tidak berjalan secara parsial.
Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Bone dan KKP, khususnya dalam mempercepat pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone.
Laporan: IC
