Prabowo Dukung Sanksi untuk LHKPN Pejabat yang Tak Jujur

- Editor

Kamis, 18 Januari 2024 - 16:36 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA,LinusTerkini.com— Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendukung adanya sanksi bagi pejabat publik yang tidak jujur dalam melaporkan LHKPN-nya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam kesempatannya di acara Paku Integritas Capres-Cawapres dan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (17/1/2024).

“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, karena itu saya dukung LHKPN ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN tidak jujur, semua kekayaan harus dilaporkan,” kata Prabowo.

Baca Juga:  Tim SAR Batalyon C Pelopor Bantu Masyarakat Korban Banjir di Wajo

Dengan strategi tersebut, Prabowo meyakini bahwa Indonesia bisa melompat jauh lebih tinggi menjadi negara maju melalui kehendak politik atau political will.

“Paling inti, pendekatan sistemik. Sesudah sistem diperbaiki dengan political will tindak sekerasnya yang menyimpang,” lanjut Prabowo.

Baca Juga:  Nurdin Abdullah Jadi Narasumber di Sespimti Polri

Prabowo pun mengatakan adanya m korupsi itu bisa menggagalkan Indonesia menuju negara maju.

“Korupsi bisa gagalkan Indonesia, tingkat meningkat jadi negara maju itu yang bisa kita capai, negara kita sangat kaya, potensial sangat-sangat mungkin melompat jadi negara yang hebat,” tutupnya.

 

Laporan: Putra Larampeng

Berita Terkait

Selama 3 (tiga) hari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bone
Masyarakat Riau Menyambut Pemimpin Baru: Nasir-Wardan Unggul Berdasarkan Hasil Riset The Republic Institute
Bawaslu Bone ajak siswa(i) SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bone dalam giat Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif Pemilih Pemula
Logistik surat suara Pilkada tahun 2024 telah tiba di Kota Makassar pada tanggal 18 Oktober 2024
Selama 2 hari,Bawaslu Bone melaksanakan giat Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Bawaslu Bone akan melakukan pengawasan melekat tahapan kampanye pada pilkada 2024
Bawaslu Bone meneruskan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang diduga mendukung salah satu Paslon
Di awasi langsung oleh timfas, penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Pilkada 2024
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 5 Desember 2024 - 17:25 WITA

Selama 3 (tiga) hari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bone

Minggu, 17 November 2024 - 06:23 WITA

Masyarakat Riau Menyambut Pemimpin Baru: Nasir-Wardan Unggul Berdasarkan Hasil Riset The Republic Institute

Senin, 21 Oktober 2024 - 22:29 WITA

Bawaslu Bone ajak siswa(i) SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bone dalam giat Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif Pemilih Pemula

Senin, 21 Oktober 2024 - 09:03 WITA

Logistik surat suara Pilkada tahun 2024 telah tiba di Kota Makassar pada tanggal 18 Oktober 2024

Senin, 30 September 2024 - 19:25 WITA

Selama 2 hari,Bawaslu Bone melaksanakan giat Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Berita Terbaru