Makssar, Linusnews.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyusun strategi percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Percepatan ini dilakukan antara lain melalui strategi percepatan belanja pemerintah daerah.
Pada Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Belanja Pemerintah yang digelar virtual bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel dan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, menyebutkan, mulai mengidentifikasi daerah serta bagian yang serapan anggarannya masih minim.
“Yang jelas sampai saat ini kami masih mendorong kabupaten kota yang terjadi perlambatan (belanja daerah), setelah ini kita mulai mengidentifikasi perlambatan terjadi di mana saja,” terang Abdul hayat usai gelaran diskusi di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 24 Agustus 2020.
Abdul Hayat menyebutkan, target belanja daerah Pemprov Sulsel setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 adalah Rp 9,3 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 4,6 triliun atau sebesar 50,34 persen. Belanja ini meliputi belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja aset, belanja BLUD, serta belanja tak terduga.
“Angka ini masih sesuai dengan target yang direncanakan, apalagi pekerjaan-pekerjaan fisik saat ini masih dalam tahap pencairan uang muka sehingga dipredikasi pada triwulan III dan triwulan IV akan realisasi hingga 70 persen,” jelas Abdul Hayat.
Khusus untuk belanja penangan Covid-19 di Sulsel, capaian realisasi terdiri dari belanja kesehatan berupa pembayaran intensif tenaga medis se-Sulsel senilai Rp 20,60 miliar untuk 4.731 tenaga kesehatan, realisasi belanja penanganan Covid-19 lainnya sebesar Rp 1,58 miliar.
Di sektor perlindungan sosial melalui pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) se Sulsel sebesar Rp 948,42 miliar untuk 2,18 juta keluarga. Juga, penyaluran sembako untuk 4,35 juta keluarga sebesar Rp 829, 28 miliar, penyaluran bantuan sosial tunai untuk 371.403 keluarga senilai Rp 222,84 miliar, serta penyaluran BLT dana desa sebesar Rp 865,60 miliar untuk 259.419 keluarga.
Sementara, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Sulsel, semenjak Covid-19 pertama kali terjadi di Sulsel, mobilitas masyarakat mengalami penurunan signifikan akibat penurunan secara mendalam aktivitas di luar rumah.
“Pelonggaran PSBB belum berdampak signifikan sebagaimana tercermin dari mobilitas di pertokoan dan sarana transportasi publik,” kata Kepala Kantor BI Sulsel, Yayat Cadarajat.
Yayat menyebutkan, mengatasi kondisi ini, Bank Indonesia akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Juga melakukan pelonggaran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang meliputi stabilitas nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, penyediaan dana likuiditas, pelonggaran kebijakan makroprudensial, serta SP tunai dan non-tunai,” jelas Yayat.
Laporan : Ambos Linus
Editor : Dewi
