BONE, LinusTerkini.com— Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menegaskan pentingnya integritas, ketulusan, dan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan desa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sekaligus membuka Seminar Eksklusif Desa bertema “Menata Hati, Menyatukan Langkah Menuju Pemerintahan Desa yang Berintegritas dan Beramal” di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Kajian Pancasila Lapatau Matanna Tikka bekerja sama dengan Forum Gerakan Pancasila tersebut diikuti para kepala desa dan bendahara desa se-Kabupaten Bone. Seminar mengusung semangat “Integritas dalam Pengabdian, Beramal dalam Pelayanan.”
Seminar tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua Panitia H. Agus Genda bersama Ketua Forum Gerakan Pancasila, Andi Anzhari Arifin, S.H., menyampaikan bahwa seminar diharapkan dapat memperkuat pemahaman kepala desa dan bendahara dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola keuangan desa secara profesional dan bertanggung jawab.
Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, yakni Arsyad, S.Sos., M.Si., dari Inspektorat Bone, Dr. Drs. Andi Djalante, M.M., M.Si., Prof. Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., serta Dewan Pakar Dr. Aksi Hamzah, S.E., M.Si.
Materi yang disampaikan mencakup pemerintahan, pengawasan, hukum, pengelolaan keuangan, hingga penguatan karakter aparatur desa.
Dalam pemaparannya, Dr. Aksi Hamzah menyoroti peran Forum Kajian Pancasila dalam pembinaan ideologi Pancasila dan etika pemerintahan di Kabupaten Bone. Pembinaan karakter tersebut juga menyasar tenaga pendidik mulai tingkat TK, SD hingga SMP.
Ia mengatakan, penguatan karakter juga didorong melalui muatan lokal Pangadereng selain bahasa Bugis, sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya dan karakter generasi muda.
Menurutnya, edukasi mengenai pelayanan publik dan pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting, termasuk mendorong transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Transparansi APBDes bukan hanya soal memasang atau mengumumkan anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan perencanaan, realisasi, dan kondisi di lapangan benar-benar sesuai,” ujarnya.
Ia menilai nilai moral, amanah, serta budaya sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge harus menjadi bagian dari karakter penyelenggara pemerintahan desa agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengatakan desa merupakan garda terdepan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, membangun desa tidak cukup hanya berbicara mengenai anggaran, tetapi juga menyangkut regulasi, penguatan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Apa yang dirasakan masyarakat di desa, di situlah wajah pemerintah sebenarnya terlihat,” kata Wabup.
Menurut AAP, ada tiga hal utama yang perlu diperkuat dalam membangun pemerintahan desa, yakni penguatan regulasi dan kebijakan, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa.
Pada aspek regulasi, ia meminta pemerintah desa memahami aturan dengan baik agar berbagai program pembangunan, termasuk yang didukung Dana Desa dari pemerintah pusat, dapat berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin Dana Desa yang ada betul-betul memberikan manfaat. Karena itu, pemanfaatannya harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka,” jelasnya.
Di bidang ekonomi, Wabup mendorong pemerintah desa tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi mulai mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Setiap desa punya potensi. Ada yang kuat di pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan sektor lainnya. Potensi itu harus kita kelola agar desa punya kekuatan ekonomi sendiri,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta optimalisasi Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
“Kalau ekonominya tumbuh, masyarakatnya bergerak, maka desa juga akan semakin kuat,” tambahnya.
Sementara untuk penguatan sumber daya manusia, AAP menegaskan kepala desa, perangkat desa, hingga bendahara harus memahami tugas dan fungsinya, termasuk tata kelola serta pelaporan keuangan.
“Jangan sampai ada kepala desa atau bendahara yang tidak memahami apa yang harus dilakukan. Pemerintahan desa harus dikelola oleh orang-orang yang mau belajar, mau dibina, dan mau memperbaiki diri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan sebelum persoalan pemerintahan desa masuk ke ranah hukum.
“Kalau ada kekeliruan, mari kita bina dulu, kita awasi, kita komunikasikan, dan kita dampingi. Jangan sedikit-sedikit langsung dibawa ke ranah hukum,” katanya.
Namun, ia menegaskan pendekatan pembinaan bukan berarti memberikan ruang terhadap penyimpangan.
“Kalau sudah pelanggaran berat dan tidak ada iktikad untuk memperbaiki, tentu ada mekanisme hukum yang harus dijalankan. Tetapi sepanjang masih bisa dibina dan diperbaiki, mari kita kedepankan pembinaan,” jelasnya.
Menutup sambutannya, AAP mengajak seluruh kepala desa dan bendahara menjadikan integritas sebagai fondasi dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Yang kita kelola ini bukan milik pribadi. Ini amanah masyarakat. Karena itu, mari kita tata hati, satukan langkah, dan bekerja dengan integritas. Kalau pemerintahan kita baik, pengelolaannya baik, insyaallah manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi Kabupaten Bone dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menunjukkan tren positif. Sementara tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa-desa telah mencapai sekitar 95 persen.
Menurutnya, capaian tersebut harus terus dijaga dan dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.
“Ujung dari semua ini bukan sekadar laporan yang bagus, tetapi masyarakat yang merasakan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang semakin baik,” pungkasnya.
Laporan: IC
