BONE, LinusTerkini.com– Pemerintah Kabupaten Bone menjadi tuan rumah High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona II Sulawesi Selatan yang diikuti Kabupaten Bone, Soppeng, dan Sinjai. Forum yang digelar di Gedung PKK Kabupaten Bone, Jalan H.A. Mappanyukki, Watampone, Kamis (2/7/2026), menjadi ajang memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., mengatakan Kabupaten Bone merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan HLM TPID Zona II Sulawesi Selatan.
“Selamat datang di Kabupaten Bone. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dipercaya menjadi tuan rumah High Level Meeting TPID Zona II Sulawesi Selatan. Semoga forum ini semakin memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Andi Akmal, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, menciptakan kepastian bagi dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menilai tantangan ekonomi global, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas pangan menuntut pemerintah daerah memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulawesi Selatan masih berada pada level yang relatif terkendali. Meski demikian, sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, beras, telur ayam ras, dan komoditas hortikultura lainnya masih berpotensi memicu kenaikan harga akibat faktor cuaca, distribusi, serta ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, lanjut Andi Akmal, Bone memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pada periode Januari hingga April 2026, produksi gabah Kabupaten Bone mencapai sekitar 315 ribu ton gabah kering giling yang menghasilkan sekitar 183 ribu ton beras.
“Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar produksi, distribusi, dan stabilitas harga tetap terjaga secara berkelanjutan,” katanya.
Wakil Bupati Bone juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang secara konsisten menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building TPID guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi berbasis data.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, mengungkapkan inflasi Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 masih dalam kondisi terkendali. Meski demikian, seluruh daerah diminta meningkatkan kewaspadaan memasuki semester kedua tahun ini.
“Kita patut bersyukur karena inflasi Sulawesi Selatan masih relatif terjaga. Namun memasuki semester kedua tahun ini kita tidak boleh lengah. Komoditas pangan tetap harus menjadi perhatian utama agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Firman menjelaskan inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,36 persen atau meningkat dibanding Mei yang sebesar 0,09 persen. Bank Indonesia, kata dia, akan terus melakukan asesmen perkembangan inflasi sekaligus mengevaluasi kinerja TPID kabupaten/kota.
“Kami berharap TPID di seluruh daerah semakin memperkuat koordinasi dan inovasi sehingga Sulawesi Selatan kembali mampu meraih prestasi nasional dalam penghargaan TPID. Yang terpenting adalah bagaimana pengendalian inflasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
HLM TPID Zona II Sulawesi Selatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., melalui sambungan Zoom.
Dalam arahannya, Jufri menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan lagi sekadar memantau angka inflasi, melainkan memastikan setiap langkah pengendalian benar-benar berjalan efektif di lapangan.
Ia menyebut pemerintah daerah bersama TPID secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri setiap pekan serta melaporkan sembilan langkah konkret pengendalian inflasi kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Tahun 2025–2027 sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, ketidakseimbangan pasokan antarwilayah, hingga belum terintegrasinya data harga dan pasokan pangan.
“Kerja sama antardaerah menjadi kunci. Ada daerah yang surplus komoditas tertentu, sementara daerah lain mengalami kekurangan. Karena itu distribusi harus diperkuat agar pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil,” ujarnya.
Jufri turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bone yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan HLM TPID Zona II Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut juga disalurkan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian bawang merah kepada Kelompok Tani Maccolli Loloe di Kabupaten Bone serta bantuan sarana dan prasarana pertanian padi kepada Kelompok Tani Aggattungeng Loloe di Kabupaten Soppeng.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sinjai, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup pemerintah daerah, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Cabang Perum BULOG Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai, anggota TPID Zona II Sulawesi Selatan, serta tamu undangan lainnya.
Laporan: IC
