Sulsel Kategori Hijau Pencegahan Korupsi, Pengamat: Bukti Andi Sudirman Mampu Wujudkan Good Governance

- Editor

Kamis, 2 Juni 2022 - 23:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

MAKASSAR,LinusTerkini.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan prestasi pada Monitoring Center of Preventing Corruption (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Berdasarkan data KPK, nilai MCP pada Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64 pereen atau berada pada kategori biru, maka di tahun 2021, nilainya naik menjadi 84,93 persen atau kategori hijau.

Atas hal itu, penilaian pengamat pemerintahan dan kebijakan publik, Dr Arief Wicaksono mengatakan, bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mampu mewujudkan good governance dan clean government di jajaran Pemprov Sulsel dan Sulsel pada umumnya.

Baca Juga:  Tangani Dampak Inflasi, Andi Sudirman Minta Dukungan Legislator Agar Sistem Penganggaran Lebih Fleksibel

“Ini sebuah peningkatan prestasi, Pak Gubernur mampu menaikkan indeks pencegahan korupsi di Sulsel oleh KPK. Ini bagian dari banyak variabel bukti mewujudkan good governance,” ujar Dr Arief Wicaksono, kepada wartawan, Kamis (2/6/2022) di Makassar.

Dia mengatakan, pascapenangkapan OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK terhadap mantan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah (NA) 2021 lalu, memberikan citra buruk untuk Sulsel.

“Namun setelah ini ada peningkatan indeks pencapaian pencegahan korupsi di Sulsel. Citra negatif itu berubah menjadi positif,” jelas Wicaksono.

Baca Juga:  Gelar Press Conference Pasca Penetapan Nomor Urut Paslon KPU Selayar, Haturkan Penghargaan Bagi Tim Forkopimda

Sekadar diketahui,

Ia menyebut, capaian ini juga ditentukan berkat komitmen dan kebijakan dibawah arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Dimana sejak Andi Sudirman menjabat sebagai Plt Gubernur, Pemprov terus berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.

Adapun area yang menjadi intervensi KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak dan manajemen aset daerah.

 

Laporan: Ambos Linus

Berita Terkait

Hadiri Maulid di Salomekko,Wabup Bone AAP Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah di Momentum Maulid Nabi
Wabup Bone AAP, Terima Audiensi HNSI, Bahas Rencana Muscab Kabupaten Bone
Wabup Bone AAP, Tinjau SDN 176 Tanabatue, Dorong Peningkatan Kualitas Sekolah Model Beramal
Wabup Bone Buka VORCEA 2026 di Libureng, Dorong Generasi Muda Berjiwa Kemanusiaan
Wabup Bone Buka Pesta Rakyat Balap Motor Ojek Gabah Beramal Season X, Dukung Kreativitas Pemuda melalui Pesta Rakyat Balap Motor
Wabup Bone Hadiri Maulid di Massenrengpulu, Baznas Bone Terima Zakat Maal Pertanian Warga Rp15 Juta 
Pimpin High Level Meeting TP2DD, Wabup Bone Dorong Percepatan Digitalisasi dan Optimalisasi PAD
Hadiri Maulid di Terminal Petta PonggawaE, Wabup Bone AAP, Dorong Masjid Jadi Pusat Pembinaan Generasi Muda
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 20:09 WITA

Hadiri Maulid di Salomekko,Wabup Bone AAP Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah di Momentum Maulid Nabi

Rabu, 9 September 2026 - 12:44 WITA

Wabup Bone AAP, Terima Audiensi HNSI, Bahas Rencana Muscab Kabupaten Bone

Selasa, 8 September 2026 - 15:04 WITA

Wabup Bone AAP, Tinjau SDN 176 Tanabatue, Dorong Peningkatan Kualitas Sekolah Model Beramal

Selasa, 8 September 2026 - 15:02 WITA

Wabup Bone Buka VORCEA 2026 di Libureng, Dorong Generasi Muda Berjiwa Kemanusiaan

Sabtu, 5 September 2026 - 16:34 WITA

Wabup Bone Buka Pesta Rakyat Balap Motor Ojek Gabah Beramal Season X, Dukung Kreativitas Pemuda melalui Pesta Rakyat Balap Motor

Berita Terbaru