Sulsel Kategori Hijau Pencegahan Korupsi, Pengamat: Bukti Andi Sudirman Mampu Wujudkan Good Governance

- Editor

Kamis, 2 Juni 2022 - 23:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

MAKASSAR,LinusTerkini.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan prestasi pada Monitoring Center of Preventing Corruption (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Berdasarkan data KPK, nilai MCP pada Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64 pereen atau berada pada kategori biru, maka di tahun 2021, nilainya naik menjadi 84,93 persen atau kategori hijau.

Atas hal itu, penilaian pengamat pemerintahan dan kebijakan publik, Dr Arief Wicaksono mengatakan, bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mampu mewujudkan good governance dan clean government di jajaran Pemprov Sulsel dan Sulsel pada umumnya.

Baca Juga:  Jadi Penguji di Bappenas, Abdul Hayat Apresiasi Inovasi Rosfiah Arsal

“Ini sebuah peningkatan prestasi, Pak Gubernur mampu menaikkan indeks pencegahan korupsi di Sulsel oleh KPK. Ini bagian dari banyak variabel bukti mewujudkan good governance,” ujar Dr Arief Wicaksono, kepada wartawan, Kamis (2/6/2022) di Makassar.

Dia mengatakan, pascapenangkapan OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK terhadap mantan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah (NA) 2021 lalu, memberikan citra buruk untuk Sulsel.

“Namun setelah ini ada peningkatan indeks pencapaian pencegahan korupsi di Sulsel. Citra negatif itu berubah menjadi positif,” jelas Wicaksono.

Baca Juga:  Lantik 4 Pejabat Fungsional Ahli Utama, Gubernur Sulsel : Jaga Integritas dan Amanah

Sekadar diketahui,

Ia menyebut, capaian ini juga ditentukan berkat komitmen dan kebijakan dibawah arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Dimana sejak Andi Sudirman menjabat sebagai Plt Gubernur, Pemprov terus berupaya dalam perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.

Adapun area yang menjadi intervensi KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak dan manajemen aset daerah.

 

Laporan: Ambos Linus

Berita Terkait

Wabup Bone Tutup Festival Literasi 2026, Dorong Desa Perkuat Budaya Membaca
Wabup Bone Hadiri Penyaluran Zakat BAZNAS, Total Bantuan Januari-Oktober Capai Rp302,6 Juta
Wakil Bupati Bone Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026,Tekankan Semangat Patriotik, Gigih, dan Berempati
Buka Rakor Monev 2026, Wabup Bone AAP, Dorong Perencanaan Pembangunan Berbasis Data
Wabup Bone AAP, Kunjungi BIB Lembang, Jajaki Kerja Sama Pengembangan Sapi Unggul
Buka Bimtek DPRD Bone, BupAAS Tekankan Satu Komitmen: Aspirasi Rakyat Harus Dikawal
Wabup Bone AAP, Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Dorong Akses Keuangan bagi UMKM
Kebakaran Lahan di Kampus UNM Bone, Damkarmat dan Sejumlah Instansi Turun Tangan
Berita ini 5 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:18 WITA

Wabup Bone Tutup Festival Literasi 2026, Dorong Desa Perkuat Budaya Membaca

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:41 WITA

Wabup Bone Hadiri Penyaluran Zakat BAZNAS, Total Bantuan Januari-Oktober Capai Rp302,6 Juta

Rabu, 28 Oktober 2026 - 11:35 WITA

Wakil Bupati Bone Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026,Tekankan Semangat Patriotik, Gigih, dan Berempati

Selasa, 27 Oktober 2026 - 12:52 WITA

Buka Rakor Monev 2026, Wabup Bone AAP, Dorong Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:56 WITA

Wabup Bone AAP, Kunjungi BIB Lembang, Jajaki Kerja Sama Pengembangan Sapi Unggul

Berita Terbaru